HUKUM ADAT BANGSA INDONESIA SEBAGAI ASAS PANCASILA

HUKUM ADAT BANGSA INDONESIA SEBAGAI ASAS PANCASILA

Di Susun Oleh :

1.      Farid Hikmatullah

2.      Sugiarto

3.      Rahmat Maulana

4.      Suroto

5.      Muhammad Salim

Kelas : 3 C (Sore)

Dosen pembimbing : MT. Marbun, SH, MH

Jakarta 2013

Daftar isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(i)

Bab I          

Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ii)

a. Latar belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4

b. Perumusan masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5

c. Sistematika penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..         5

d. Metodologi penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5

Bab II

a. Pengertian hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..        6

b. Azas-azas hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        6

c. Wujud hukum addat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

d. Contoh wujud hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

Bab III

a. Timbulnya hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         8

b. Sejarah terbentuknya pancasila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           9

Bab IV

a. Dua unsur hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..         10

b. Keperibadian hukum adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         10

c. Korelasi pancasila dan kebudayaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        11

Bab V

Penutup

a. Undang-undang dasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               12

b. Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               13

c. saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              13

Daftar pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              14

Bab I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Kebudayaan Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat, yang menurut Selo Sumardjian adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, yang menduduki sebuah Negara dan biasanya menunjukan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain.

Dalam hal ini yang di maksud adalah rakyat yaitu sekumpulan manusia dari dua jenis klamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, dari sini sudahlah sangat jelas korelasi yang terbebetuk dari ketiga asfek tersebut dan bisa di identifikasi oleh bentuk hasilnya dari kebudayaan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dalam masyarakat tertentu di sebuah Negara. Kebudayaan sifatnya bermacam-macam, akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab (keluhuran budi), maka semua kebudayaan selalu bersifat tertib, indah berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat kebudayaan menjadi tanda dan ukuran tentang rendah-tingginya keadaban dari masing-masing bangsa,

Dari sini bahwa kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat itu abstrak dan wujudnya dapat terlihat dari hasil cipta karsa rasa yang berbentuk menjadi seni, karya, norma adat istiadat dalam konteks ini hokum adat dan dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisai dari nila-nilai social kebudayaan yang tumbuh di masyarakat bangsa.

Adapun bebrapa hasil produk kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat di antaranya adalah hukum adat

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah sebagai berikit :

1. Apa itu hukum adat

2. Sejak kapan hukum adat timbul atau ada

3. Bagaimana legitimasi hukum adat di indonesia

C. Sistematika penulisan

Seluruh pembahasan dalam makalah ini di bagi ke dalam 5(lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan merupakan dasar pemikiran, perumusan masalah sebagai pemmbatas bahasan agar menjadi lebih terarah dan fokus, kemudian sistematis pembahasan sebagai penjelas beberapa materi bahasan dari makalah ini.Bab kedua merupakan bahasan dari perumusan masalah bagian pertama dan bab ke tiga ,ke empat merupakan bahasan selanjutnya dari beberapa bahasan yang telah di rumuskan.

D. metodelogi penulisan

Penyesuaian dengan judul yang akan di bahas dan materi bahan yang tersedia spesifikasi yang kami lakukan tadak begitu mendetil ,karena dari segi metode yang kami pakai yaitu kajian pustaka atau ( library research ).

Bab II

        Pengertian hukum adat

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis[1]

      Azas azas Hukum Adat

Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

Azas Gotong royong;

Azas fungsi sosial hak miliknya;

Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;

Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan

Secara mudah kita bisa menyebut bahwa yang dijadikan perbincangan kita adalah “Masyarakat Adat”. Konteksnya juga mudah disebut, yaitu dalam ruang keindonesiaan. Dengan sedikit tafsir, maka bisa dimaknai adanya kaitan erat antara masyarakat adat dengan , hukum, dan segala aspek yang serba indonesia sebagai sebuah negara yang berpemerintahan. Tetapi perlu diketahui, bahwa seringkali kita juga menyebut istilah Masyarakat Hukum Adat, Komunitas Adat, Masyarakat Tradisional, Indigineous People’s yang maksud dan artinya disamakan dengan masyarakat adat. Bahkan dalam satu waktu yang sama kita menggunakan semua istilah-istilah tersebut secara bergantian tanpa memaksudkan adanya perbedaan arti.

C. Wujud hukum adat

Di dalam masyarakat hokum adat Nampak dalam tiga wujud, yaitu sebagai:

a. Hukum yang tidak tertulis (“Jus non scriptum”) merupakan bagian terbesar.

b. Hukum yang tertulis (“jus sciptum”) hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-aja/sultan-sultan dahulu seperti pranatan-pranatan di jawa, peswara-titiswara di bali dan Surakarta di aceh

c. Uraian-uraian hokum secra tertulis , lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian (research) yang dibukukan seperti antara lain buku hasil penelitian Prof . supomo yang diberi judul “ hokum pradata adat jawa barat” dan buku hasil penelitian Prof. djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul “hukum pradata adt jawa tengah”

D. Contoh prakti-praktik hukum adat

Hukum adat waris daerah tapanuli menentukan bahwa seorang janda bukanlah merupakan ahli waris bagi suaminya, oleh karena janda di anggap sebagai orang luar (keliarga suaminya). Garis hukum semacam itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu masyarakat . kemudian hukum adat perkawinan di kalangan orang-orang kapauku di reran barat melaang seorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita dari clan yang sama , yang statusnya termasuk satu generasi dengan laki-laki yang bersangkutan peraturan semacam itu juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kebudayaan yang menjadi hukum adat.

Bab III

A. Timbulnya hukum adat

Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah,sedang akan) diadatkan. Dan adat tiu ada yang tebal , ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis . aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula yang merupakan aturan hokum, manakah yang “adat” dan manakah yang “hukum”?

Para warga masyarakat dalam hidupnya bersama sehari-hari memang nyata melaksanakan aturan-aturan tingkah laku itu, dari kenyataan ini sendiri belum nampak mana yang “adat” dan an yang “hukum” tetapi juga bahwa di dalam masyarakat inni ada susunan badan-badan atau orang-orang tertentu yang justru mempunyai tugas untuk menentukan, melaksanakan mempertahankan memperlakukan aturan-aturan tingkah laku tetentu dengan cara tertentu, disertai akibat-akibat tertentu pula. Badan-badan yang mempunnbyai tugas demikian itu lazim disebut “yang berwajib” mereka itu tugasnya menetapkan dan mempunyai wewenang.

“menetapkan” di sini dipakai dalm arti luas, yaitu mengadakan sendiri maupun mengakui, di dalam maupu di luar sengketa. Dan mengikat sehingga selanjutnya dapat menjadi pedoman hokum bagi masyarakat.

Ini tidak berarti bahwa ebelum penetapan aturan itu belum bersifat aturan hokum. Tetapi baru saat penetapanlah aturan tingkah laku adat itu tegas berwujud hokum yang positif, disebut “Existential moment” ( saat adanya/lahirnya ) hukum itu. Dengan kata yang bersahaja dapat disimpulkan : oleh yang berwajib dengan ketetapanya , apa yang adat dihukumkan, yang dikatakkan di atas tidak berarti pula dalam hal menghukumkan itu tingkah lakunya harus terlebih dahulu menjadi adat, kemudian dihukumkan.

Dan istilah hokum adat baru dipergunakn secara resmi dalam peraturan perundang-undangan tahun 1929.

Istilah hukum adat ini sendiri diketengahkan oleh prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang sangat berharga dlam perkembangan hukum adat, yang berjudul “De Atjehers” (orang-orang aceh) dua jilid yang diterbitkan tahun 1893-2894.

Kemudian isitilah hukum adat ini dipaki juga oleh prof. Mr Cornelis Van Vollenhoven dlam buku-buku karanganya, dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah colonial belanda mulai memakai istilah hukum adat (adatrecht) dengan resmi dalam peraturan perundang-un dangan istilah hokum adat sendiri ternyata di ambil dari bahasa arab yaitu al addah atau addatun yang artinya sesuatu yang sering dilakukan terus-menerus, namun ketika dikaitkan dengan hokum juga senada dengan salah satu qowa’id alfiqh yang berbunyai al addatu muhhakamah selama tidak mengundang kearah kemaksiatan (sesuatu yang negative

B. Sejarah terbentuknya pancasila sebagai ideologi bangsa

Sebagai suatu ideology bangsa dan Negara Indonesia maka pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideoloo-ideologi lain di dunia, namun pancasila diangkat dari nilai-nilai hokum adat istiadat nilai-nilai kebudayaan serta nila-nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia bahkan pada waktu sebelum terbentuknya Negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) pancasila.

Unsuer-unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri Negara, sehngga pancasila berkedudukan sebagai dasar Negara dan ideology bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia berakar pada pandangan hidup budaya bangsa, dan bukanya mengngkat atau mengambil ideology dari bangsa lain. Selain itu pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja, ynag hanya memperjuangkan satu kelompok atau golongn tertentu, melainkan pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga pancasila pada hakikatnya untuk seeluruh lapisan serta unsur-insur bangsa secara komperhensif. Oleh karena cirri khas pancasila itu maka pancasila tiu memiliki kesesuaian dengan adt kebudayaan bangsa Indonesia.

Bab IV

A. Dua unsur hukum adat

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu:

1. Unsur kenyataan : bahwa adat tiu dalam keadaan yang senantiasa selalu diindahkan oleh rakyat.

2. Unsur psikologis, bahwa tedapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat mempunyai nilai hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajian hukum (opinion yuris necessitates)

B. Bagaimana Kepribadian hukum adat ?

Hukum seperti halnya hukum dimana pun di dunia mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat, karena hukum itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup atau pandangan hidup bangsa/masyarakatnya, yang keseluruhanya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu belaku.

Hukum merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian jiwa dan struktur bangsanya/masyarakatnya.

F.C Von Savigny pandasar dari “Historiesche Rechtsschule” melihat hokum itu sebagai hasil perkembangan historis dari asyarakat tempat hukum itu berlaku, isi hokum ditetukan oleh peerkembangan adat-istiadat rakyat di sepanjang sejarah,

Bangsa Indonesia berkepribadian pancasila, sehingga hukum adat pun berkepribadian pancasila pula, demikian pula hukum yang dimaksud dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman berkepribadian sama dengan hukum adat.

C. Pancasila berakar dari kebudayaan

Kita telah mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan pancasila. Itu berarti Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia dan kemudian hokum adat adalah salah satu realisasnya, Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai nilai atau simbol. Kita gambarkan sebagai sebagai suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sibuk, kegiatan yang nampaknya bersifat praktis dan sehari-hari saja, misalnya, ada aspek kebudayaannya, ada nilai dan simbolnya. Nilai terletak pada kerja kerasnya, sedangkan simbol modernitas ialah sistem organisasi, makin modern sistem semakin abstrak yang impersonal[6], berbeda dengan manajemen perorangan atau keluarga. Begitu juga Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebudayaan itulah yang memberi ciri khas keindonesiaan. Hasil perkembangan kebudayaan dengan legitimasi[7] hokum adat yang tercermin dalam Pancasila.

Demokrasi Kebudayaan dalam Pancasila dapat dimengerti dari sila "Persatuan Indonesia" yang berarti sebuah (1) pluralisme, dan (2) teosentrisme dari semangat sila yang pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Demokrasi Kebudayaan itu harus mampu memberikan masa depan yang lebih baik. Karena Pancasila mencerminkan kebudayaan kita, bangsa Indonesia.

Bab V

A. Jaminan Undang-undang dasar

Bab IX

Kekuasaan dan kehakiman

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum keadilan.***)

(2) Kekuasaan ehakiman diakui oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yag berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usah, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.***)

bab XII

undnag-undang Pendidikan dan kebudayaan

Pasal 32

(1) Negara menjamin kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradababan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.***)

(3) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.***)

B. Penutup

Kesimpulan

Kita telah melihat dan membaca bahwa Pancasila memang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Karena dari segi Pancasila terkandung kebudayaan yang menekankan persatuan serta sebaliknya. Tidak lupa dari segi pengertian, Pancasila merupakan lima buah asas atau prinsip yang harus dijunjung tinggi kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sehingga Pancasila tercipta berdasarkan kebudayaan yang dijiwai oleh legitimasi hukum adat.

Kaitan di antara keduanya begitu erat sehingga timbal balik antara Pancasila dan Kebudayaan dapat terjadi dengan signifikan karena keduanya saling berhubungan. Pancasila berakar dari kebudayaan dikarenakan di dalam pancasila terkandung nilai kebudayaan. Meskipun hukum adat hanya dipandang sebagai hukum non formal tetapi dapat kita lihat eksistensinya dalam bentuk pancasila. Bagaimana bisa demikian? Karena unsur persatuan dapat kita lihat di dalam pancasila, sedangkan kita sebagai negara yang memiliki beragam macam kebudayaan, memang sepantasnya memiliki asas persatuan yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga kita sebagai insan berbudaya, harus juga berdasarkan kepada Pancasila yang adalah ideologi bangsa kita.

C. Saran

Demikian sdikit bahasan kami dalam makalah yang kami beri judul hokum adat sebagai produk dari kbudayaan . tentulah masih sangat banyak kekurangan disana-sini maka kami pun berharap bimbingan anda semua sebagai fasilitator yang adalah dosen kami, untuk makalah yang lebih baik lagi, saran dari kami kepada dosen-dosen untuk lbih mensinergikan kegiatan studi kita semua di universitas ini demi mencapai kualitas yang terbaik, kami ucapkan terima kasih atas perhatianya dan mohon dimaklumi atas segala kekurangan dan kesalahanya.

Daftar pustaka

Ni’matul huda, “ilmu negara”, universitas Indonesia fakultas hokum, Yogyakarta 2008.

Kaelan, 2008 “pendidikan pancasila”, paradigm Yogyakarta.

Soerjono wignjodipoero, 1995 “pengantar dan asas-asas hukum adat”, PT took gunung agung Jakarta.

Soerjono soekanto, 1980 “pokok-pokok soaiologi hokum” cv rajawali Jakarta.